JEPARA - suaraonlineterkini.com - Berbeda dengan peristiwa pernikahan di Jepara tahun 2015 yang mencapai 5 ribuan peristiwa lebih hingga bulan Agustus, angka perkara perceraian di Jepara mencapai 1247 perkara baik cerai talak maupun gugat.

Data tersebut didapat dari pengadilan Agama kabupaten Jepara pada 13-10-2015 hingga akhir bulan September lalu. Cerai talak (suami) dengan jumlah 340 perkara Dan cerai gugat ( Istri ) mencapai 907 perkara, artinya disini bahwa di Kabupaten Jepara tingkat perkara gugatan istri lebih tinggi.

Untuk data masalah / perkara ijin Poligami hanya  terdapat 4 ( empat ) perkara selama kurun waktu 9 bulan ini, masing masing 1 perkara yang terjadi pada bulan Januari, Februari, Juni dan Agustus.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Jepara Sarwan mengatakan untuk kasus perkara perceraian di PA Jepara tergolong rendah hanya urutan ke 15  Dari wilayah jawa tengah, da ui tergolong redh dibandingkan kab. Cilacap Dan purwodadi, imbuhnya.

Lebih lanjut Sarwan mengatakan Untuk efisiensi jarak dan waktu pihak Pengadilan Agama juga mengadakan acara on the road yang diadakan 4 (empat) Kali dalam setahun  Dan ini sangat efisien karena Kita datang ke wilayah terjauh dari kota Jepara seperti kecamatan Mayong, Keling Dan Karimunjawa, Alhamdulillah  masyarakat menyambut bail program ini. Untuk tahun depan semoga bisa lebih sering lagi, imbuhnya.

Pengadilan Agama Jepara juga menangani kasus Penyelesaian masalah BMT yang saat ini menjamur di Jepara, namun saat ini belu pernah ada perkara yang masuk ke PA Jepara.

Z/ris

SOT Sukabumi - suaraonlineterkini.com - Meski  kota sukabumi pernah meraih juara lomba kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) tingkat nasional tahun 2012 lalu. Namun parktek dilapangan masih banyak warga yang belum faham dan minim pengetahuan akan perkembangan aturan dan hukum, yang berlaku dan tidak sedikit  beberapa perda kota sukabumi yang dilanggarnya.

Untuk memberikan kembali pemahaman akan kesadaran hukum dan sosialisasi perda kepada masayarakat kota sukabumi pemerintah kota sukabumi melalui bagian hukum stda kota sukabumi kembali menyelenggarakan lomba kadarkum (keluarga sadar hukum ) tingkat kota sukabumi jawa barat yang akan diselenggarakan awal desember 2014 mendatang.  Para peserta yang akan mengikuti lomba merupakan para perwakilan masyarakat yang secara langung ditunjuk oleh pihak pemerintah dimasing-masing wilayahnya se kota sukabumi, baik perorangan, maupun keluarga umum hingga para pelajar dan mahasiswa.

“dengan adanya lomba tersebut para peserta minimal faham akan peraturan daerahnya sendiri dan bisa disampaikan kepada seluruh anggota keluarga mereka ditempat tinggalnya,”ujar  Asisten Daerah 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum Pemkot Sukabumi, Andri Setiawan kepada wartawan (  21/11)

Adapun peraturah daerah yang baru dibuat pemerintah kota sukabumi yang akan dipaparkan kepada para peserta lomba diantaranya ,perda nomor 1/2014 tentang minuman alkohol, perda nomor 2/2014 tentang Rumah Susun Sewa serta Perda nomor 3/2014 tentang kawasan tanpa rokok.”yang masih belum sepenuhnya ditaati warga,”terangnya.

Sedangkan tim yang akan menilai lomba tersebut diantaranya  dari jajaran kepolisian , kejaksaan dan juga unsur akademik ,”dengan demikian prestasi yang pernah diraih pada juara lomba kadarkum tingkat nasional tahun 2012 lalu kembali bisa diraih kota sukabumi,”harapnya. [her]

Selasa hari ini, pemberitaan media online memunculkan kabar ditetapkannya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka. Detik memulai judul meyakinkan bahwa Atut seudah tersengka. Sementara, Kompas.com mewartakan masih dengan tanda tanya. Kedua media online ini baru menyitir sumber yang belum diungkap identitasnya.

Anas Urbaningrum akhirnya langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai diperiksa pada Jumat (10/1/2014) setelah diperiksa sejak pukul 13.00. Anas keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.45 WIB dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.

Nelayan tradisional di Langkat, Sumatera Utara, tidak berani melaut karena khawatir bisa dijebak dan ditangkap polisi maritim Malaysia. Sudah cukup banyak nelayan setempat ditangkap polisi Malaysia itu.

"Kami kini trauma untuk ke laut menangkap ikan," kata salah seorang nelayan yang pernah ditangkap polisi maritim Malaysia, Syahrial, di Pangkalan Brandan, Minggu. 

Sudah dua minggu ini kami tidak pergi ke tengah laut untuk mencari ikan, katanya.

"Hingga kini kami masih trauma, karena sejumlah rekan nelayan masih ditahan di Pulau Penang Malaysia, karena dianggap masuk dan mencariikan di wilayah perairan Malaysia," ungkap Syahrial.

"Mana mungkin kami masuk ke perairan negara lain, sebab kami juga tahu resiko bila masuk ke perairan negara lain," tegasnya.

Syahrial juga menceritakan berdasarkan pengakuan para nelayan yang pernah ditangkap polisi maritim Malaysia mereka dijebak.

Awalnya mereka mencari ikan di perairan Indonesia, "Tiba-tiba datang kapal patroli polisi maritim Malaysia dan menggiring perahu nelayan Langkat masuk jauh ke perairan Malaysia," katanya.

"Kemudian para nelayan dipaksa menurunkan jaring ikan, dan direkam kamera polisi maritim Malaysia," katanya.

Hasil dari rekaman itulah yang menjadi bukti, untuk membawa nelayan Indonesia ke penjara Malaysia karena mencari ikan tanpa izin.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memutasi sebanyak 37 perwira tinggi dan menengah menyusul masa pensiun beberapa anggotanya.

Berdasarkan Surat Telegram Rahasia Nomor ST /2140/X/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 yang diperoleh di Jakarta, Jumat, sejumlah perwira tinggi (pati) yang dimutasi adalah Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam), Kapolda Kalimantan Tengah, Wakabaharkam, dan Kapolda Sulawesi Tenggara.

Wakabaintelkam Irjen Pol Didiek Sutomo Triwidodo dimutasi menjadi Perwira Tinggi Pelayanan Masyarakat Polri. Posisi Wakabaintelkam selanjutnya diisi Brigjen Pol Djoko Mukti Haryono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah.

Sementara itu, posisi Kapolda Kalimantan Tengah akan diisi Brigjen Pol Bambang Hermanu yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Wilayah I Inspektorat Pengawasan Umum (Irwil I Itwasum) Polri.

Selanjutnya, Irjen Pol Wisnu Amat Sastro yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Wakabaharkam) dimutasi menjadi Pati Yanma Polri karena memasuki masa pensiun.

Jabatan Wakabaharkam yang tadinya dipegang Wisnu akan ditempati Brigjen Pol Ngadino yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, jabatan Kapolda Sulawesi Tenggara akan diduduki Brigjen Pol Arkian Lubis yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi Dan Pengamanan Polri.