Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan tak akan memilah-milah dalam penegakan hukum di Jakarta. Tidak hanya warga kecil, pengusaha sekalipun, yang terbukti melanggar hukum bakal disikat.

"Saya sudah melakukan kerjasama dengan aparat seperti Kejaksaan dan Pengadilan. Jadi kalau ada pengusaha nakal itu sikat saja," ujar Ahok dalam acara Rembuk Provinsi yang digelar di Hotel Lumire, Jakarta, Senin (2/12/2013).

Menurut Ahok pelanggaran yang dilakukan warga kelas atas atau pengusaha biasanya memakai tameng warga kecil. Ia menyontohkan kasus relokasi warga. Pemerintah ingin merelokasi warga dari suatu wilayah ke tempat yang layak, tapi ditolak.

"Jadi mereka (warga kecil) dibayar untuk menghalang-halangi langkah pemprov untuk relokasi. Sebab lahan usahanya diganggu," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok juga menyatakan tak peduli bila dirinya kemudian dianggap diktator atau disamakan dengan mendiang Presiden Soeharto dalam kasus ketegasan menegakkan hukum.

"Mereka bilang diktator gitu lho. Semua itu kan ada di Undang-Undang. Itu sesuai Perda (Peraturan Daerah). Saya hanya menyuarakan. Ya bagus lho kalau seperti pak Harto," tutur Ahok.