 |
| Kantor Bupati Jepara |
SOT Jepara - Sejumlah instansi pemerintahan “serumpun” di lingkup Pemkab Jepara akan dimerger menjadi satu. Langkah perampingan instansi ini diklaim mampu menghemat pengeluaran dari APBD Jepara tiap tahunnya.
Wakil Bupati Jepara, Subroto mengatakan perampingan sejumlah dinas tersebut mendesak dilakukan. Sebab saat ini, sekitar 70 % APBD Kudus tiap tahunnya terserap untuk belanja rutin berupa pembayaran gaji PNS dan yang sejenis. Jika kondisi ini terus dibiarkan maka proses pembangunan yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tidak akan berjalan maksimal lantaran ketiadaan anggaran.
“Maka dari itu perampingan SOTK ini penting dan harus,” kata Subroto kemarin.
Sejumlah instansi yang rencananya akan dimerger seperti Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) dan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara.
Jika sudah dimerger, maka empat instansi tersebut akan berada di bawah satu payung besar. Secara otomatis karena sudah disatukan, maka hanya akan ada satu kepala dinas, beberapa kepala bidang, beberapa kepala seksi dan urutan seterusnya.
Menurut Subroto, merger ini akan menggemukkan APBD. Sebab jika tidak dimerger, tiap instansi tersebut akan menyedot banyak anggaran. Mulai dari gaji kepala dinas, kabid, kasi dan seterusnya berikut tunjangannya, lalu biaya operasional dan lain sebagainya.
“Tapi kalau sudah dimerger maka hanya ada satu kepala dinas. Secara otomatis tunjangan maupun biaya operasional tiga kepala dinas lain yang dimerger akan masuk kas daerah. Dana ini nanti yang akan kita pakai untuk menggenjot pembangunan,” ujarnya.
Ditanya soal nasib sejumlah kepala dinas yang instansinya dimerger, kata Subroto pihaknya sudah membuat formula untuk mengatasi persoalan itu. Menurutnya, kepala dinas yang dinilai berprestasi akan tetap dipertahankan. Sedang kepala dinas lainnya bisa digeser ke instansi lain.
“Nanti bisa dilihat lagi eselon mereka. Bisa saja nanti yang semula kepala dinas menjabat kabid di instansi hasil merger itu. lalu yang semula kabid menjadi kasi dan seterusnya. Kita lihat kinerja mereka selama ini seperti apa,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jepara Aris Isnandar mengatakan kalangan Dewan belum mendapat surat resmi dari pemkab terkait rencana perampingan SOTK tersebut. Meski begitu, menurut Aris persoalan ini harus ditelaah lebih teliti. Aris berkeyakinan jika keberadaan sejumlah dinas tersebut justru akan berimbas pada lebih fokusnya kinerja instansi yang bersangkutan. Ujung dari proses tersebut, masyarakat yang diwadahi oleh dinas tersebut juga lebih terurus.
“Jadi pertimbangannya jangan hanya urusan gaji kepala dinas saja. Mahal tidak apa-apa asal masyarakat terlayani dengan kualifikasi memuaskan,” tandas politisi Gerindra ini.[ferdy]
Wakil Bupati Jepara, Subroto mengatakan perampingan sejumlah dinas tersebut mendesak dilakukan. Sebab saat ini, sekitar 70 % APBD Kudus tiap tahunnya terserap untuk belanja rutin berupa pembayaran gaji PNS dan yang sejenis. Jika kondisi ini terus dibiarkan maka proses pembangunan yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tidak akan berjalan maksimal lantaran ketiadaan anggaran.
“Maka dari itu perampingan SOTK ini penting dan harus,” kata Subroto kemarin.
Sejumlah instansi yang rencananya akan dimerger seperti Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) dan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara.
Jika sudah dimerger, maka empat instansi tersebut akan berada di bawah satu payung besar. Secara otomatis karena sudah disatukan, maka hanya akan ada satu kepala dinas, beberapa kepala bidang, beberapa kepala seksi dan urutan seterusnya.
Menurut Subroto, merger ini akan menggemukkan APBD. Sebab jika tidak dimerger, tiap instansi tersebut akan menyedot banyak anggaran. Mulai dari gaji kepala dinas, kabid, kasi dan seterusnya berikut tunjangannya, lalu biaya operasional dan lain sebagainya.
“Tapi kalau sudah dimerger maka hanya ada satu kepala dinas. Secara otomatis tunjangan maupun biaya operasional tiga kepala dinas lain yang dimerger akan masuk kas daerah. Dana ini nanti yang akan kita pakai untuk menggenjot pembangunan,” ujarnya.
Ditanya soal nasib sejumlah kepala dinas yang instansinya dimerger, kata Subroto pihaknya sudah membuat formula untuk mengatasi persoalan itu. Menurutnya, kepala dinas yang dinilai berprestasi akan tetap dipertahankan. Sedang kepala dinas lainnya bisa digeser ke instansi lain.
“Nanti bisa dilihat lagi eselon mereka. Bisa saja nanti yang semula kepala dinas menjabat kabid di instansi hasil merger itu. lalu yang semula kabid menjadi kasi dan seterusnya. Kita lihat kinerja mereka selama ini seperti apa,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jepara Aris Isnandar mengatakan kalangan Dewan belum mendapat surat resmi dari pemkab terkait rencana perampingan SOTK tersebut. Meski begitu, menurut Aris persoalan ini harus ditelaah lebih teliti. Aris berkeyakinan jika keberadaan sejumlah dinas tersebut justru akan berimbas pada lebih fokusnya kinerja instansi yang bersangkutan. Ujung dari proses tersebut, masyarakat yang diwadahi oleh dinas tersebut juga lebih terurus.
“Jadi pertimbangannya jangan hanya urusan gaji kepala dinas saja. Mahal tidak apa-apa asal masyarakat terlayani dengan kualifikasi memuaskan,” tandas politisi Gerindra ini.[ferdy]
Posting Komentar