JEPARA - suaraonlineterkini.com - Polemik pembangunan PLTU Untuk unit 5 dan 6 terus saja bergulir. Wakil Ketua DPRD Jepara H. Pratikno kembali menegaskan bahwa AMDAL yang saat ini sudah disusun oleh pihak PLTU dan mulai disosialisasikan kepada warga masyarakat yang berada disekitar rencana pembangunan harus benar-benar memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Selama ini, lanjut Pratikno, pihak PLTU tidak benar-benar serius dalam merealisasikan apa yang sudah menjadi kewajiban mereka. "Janji dan realisasi harus konkret", kata Pratikno, saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (8/12).

Selain itu, dalam melakukan pengawalan terhadap proses penyusunan dan sosialisasi AMDAL PLTU unit 5 dan 6, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat didalam penyusunan AMDAL janganlah "mempermudah" meloloskan AMDAL tersebut. Karena selama ini dalam MoU antara pihak PLTU dan Pemkab Jepara dalam pengelolaan limbahnya, para penggagas kerjasama tersebut berharap akan adanya kontribusi yang besar dari pihak PLTU kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar kepada Pemkab Jepara. Akan tetapi dalam realisasinya, disinyalir adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan tersebut, sehingga pada akhirnya pihak PLTU "hanya" memberikan kontribusi ke PAD sebesar 40 juta sampai dengan 60 juta setiap tahunnya. "Sedikit sekali kontribusi PLTU ke PAD Jepara", terangnya.

Padahal, dengan adanya kegiatan operasional sampai dengan pengangkutan limbah PLTU Tanjung Jati B tersebut, Pratikno beranggapan bahwa seharusnya PLTU bisa memberikan kontribusi ke PAD lebih besar lagi dari yang saat ini diberikan. Karena nantinya, jika terjadi sesuatu akibat dari operasional dan kegiatan pengangkutan limbah PLTU, maka masyarakat Jepara lah yang akan merasakan dampak terbesar akibat adanya kejadian tersebut. Hal ini menurutnya, sangatlah tidak sesuai karena antara resiko yang ditimbulkan dan kontribusi PLTU ke PAD Jepara. "Kalau tidak sebanding kontribusinya, dilepaskan saja kerjasama itu", kesalnya. 

[RIZ]