JEPARA - suaraonlineterkini.com - Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI ) Kab.Jepara Kamis 28/1 lalu menyelenggarakan seminar dengan tema “ Peran serta PLTU TJB Jepara unit 1-4 terhadap keberlangsungan pembangunan daerah dan analisa amdal PLTU JTB unit 5-6”  seminar yang diselenggarakan di ruang rapat setda Jepara tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah dan aktifis LSM-NGO Jepara serta tokoh strategis Jepara. Hadir sebagai narasumber diantaranya,Lilo Sunaryo dari lembaga Masyarakat Rekso Bumi ( Marem), Dian Kristiandi (Ketua DPRD ), Wakil Bupati Jepara Subroto dan Eri Suryana dari pihak Enginering PLTU. Tanjung Jati B Tubanan Bangsri Jepara.

Murdianto, selaku Ketua KNPI dalam sambutannya menyampaikan dasar penyelenggaraan seminar  tersebut berangkat dari berbagai diskusi lepas atas keberadaan PLTU di Jepara,  keberadaan PLTU di Jepara selama ini dipandang apa kita sebagai korban demi Bangsa dan Negara, mengapa pula kita sebagai orang Jepara tidak dilibatkan dalam penyusunan Amdal PLTU. Kita hanya dilewati dengan dasar kepentingan nasional. Selain itu Murdianto juga menyampaikan adanya Isyu bahwa negara-negara lain di dunia mulai menutup PLTU yang dipandang sebagai pembangkit  “Listrik Kotor” pasalnya batubara sebagai bahan bakar menghasilkan polutan dan meninggalkan jejak kehancuran disepanjang siklus hidupnya dari pertambangan, pencucian transportasi hingga pembakaran di pembangkit listrik.

Sementara itu Subroto selaku orang nomer dua di Pemkab Jepara yang hadir sebagi salah satu narasumber menyampaikan setiap persoalan di daerah tak bisa kita selesaikan sendiri tanpa adanya keterlibatan masyarakat, menurut Subroto setiap pembangunan diibaratkan seperti mata uang tiap pembangunan pasti ada dampak plus dan minusnya, itu wajar yang penting solusi cerdas apa yang bisa lakukan, PLTU menurutnya telah member kontribusi besar terhadap perlistrikan di Indonesia yang mampu mensuplai sekitar 12 % dari kebutuhan listrik di Indonesia, keuntungan lain menurutnya adanya serapan tenaga kerja,  adanya peluang usaha seperti kuliner, property . Sedang Eri Suryana dari pihak PLTU Tanjung Jati B Tubanan Bangsri selalu Direktur Enginering PLTU memaparkan bahwasannya sebagai pelaksana OM ( Operation Maintenance) telah mendapat proper green yang berharap untuk memperoleh proper gold, dimana dinyatakan sebagai pembangkit listrik batu bara yang baik di Indonesia, hal ini terkait dengan roadmap kinerja PLTU, menurutnya missal masalah gasbuang sangat baik karena mapu mengurangi sulfur yang keluar Cuma uap air ( H2o) dengan Instalasi pengolahan limbah IPAL yang baik pula, ada Asiar yang tetap memperhatikan B3 yang ada. Eri juga menyampikan bahwa selama ini PLTU memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak sebesar Rp. 250 Milyar per tahun yang nerupakan pajak terbesar se-Jateng, untuk CSR saja sebesar 2.5 Milyar pertahun (1 persen dari keuntungan) perusahaan. Terkait dengan CSR selama ini diperuntukkan untuk beberapa pos diantaranya; untuk social lingkungan, untuk bantuan BBM di kepulauan Karimun Jawa, Bantuan Persijab, Bantuan Festifal Kartini, infrastruktur, untuk Konservasi Puluo Panjang, beasiswa pelajar, pemberdayaan masyarakat tapak dan  juga untuk pinjaman modal tanpa bunga.

Dr.Lilo Sunaryo, dari Masyarakat Rekso Bumi ( Marem) yang selama ini kritis terhadap berbagai persoalan social masyarakat menyampaikan menurut data saat ini ada sekitar 110.000 masyarakat atau warga kita yang hidup dalam garis kemiskinan, PLTU tanjung jati B yang ada sekarang menempati lahan seluas 150 HA, tanah-tanah tersebut sudah dibebaskan ( dibeli perusahaan dari petani) alangkah baiknya jika pembangunan yang membutuhkan lahan seluas tersebut dilakukan sebuah system dimana petani pemilik tanah dijadikan salah satu bagian pemegang saham, sehingga warga ikut menerima keuntungan dari sebuah perusahaan. Ide ini bisa sebagai salah satu solusi atas pendirian sebuah perusahaan kedepan .
Pandangan lain terkait dengan berbagai permaslahan yang muncul disampikan oleh Andik ( Dian Kristiandi) dirinya mengatakan berbagai permasalahan mestinya tidak terjadi bila mana Amdal sudah ditetapkan harusnya semua kler, selama ini PLTU yang ada masih mensisakan permasalahan  di Jepara .

PANDANGAN AKTIVIS LSM ATAS KEBERADAAN PLTU DI JEPARA

Seperti diberitakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU ) Tanjung Jati Jepara akan membangun dua Unit Lagi, rencana pembangunan untuk Unit 5 dan 6 ini sedang dalam proses. Saat ini di Jepara ( wilayah Tanjung jati) sudah dibangun Unit 1-2-3 dan 4,  PLTU Tanjung Jati ini memang sebagai salah satu pemasok listrik interconnection Jawa – Bali. Namun setelah waktu berjalan PLTU Tanjung Jati Tubanan oleh masyarakat dinilai menyimpan persoalan lingkungan sehingga penolakan dari berrbagai kalangan sering bermunculan namun hingga saat ini walau penolakan bentuk apapun patah ditengah jalan.
Beberapa permasalahan lingkungan yang disorot diantaranya permasalahan nelayan, menurut Sholekul dari lembaga yang bergerak dipendampingan Nelayan FORNEL, mengatakan selama ada PLTU jaring nelayan banyak yang terkena kapal batu bara pengangkut bahan bakar PLTU, dampak lain kondisi nelayan sekarang diwilayah tersebut penghasilannya kian tahun kian menurun  diduga terjadi kerusakan BIOTA laut akibat air laut yang dijadikan pendingin masuk system pendingin PLTU sehingga mikrobiologi laut juga ikan-ikan kesedot oleh aliran pendingin PLTU, kerusakan ini memang masih dalam pemantauan karena belum ada lembaga yang mampu melakukan penelitian secara intensif.

Hal lain yang menjadi pertanyaan warga adalah dampak polusi  baik kebisingan maupun dugaan sebaran polusi udaya akibat angkutan limbah dan dugaan polusi zat radikal bebas lewat cerobong asap, walau ini konon disangkat oleh pihak PLTU, beberapa LSM sedang melakukan kajian terhadap masyarakat tapak akan kemungkinan dampak tersebut.

LSM Bina Bangsa, LSM Celcius dan Yayasan Tani Merdeka melakukan beberapa kajian kajian bersama masyarakat tapak, namun saat ini masih dalam pengumpulan data-data. Jika memang ada dampak sistemik yang tak terbaca dan atau tersamarkan maka boleh jadi para aktifis LSM-NGO tersebut akan melakukan penolakan atas pembangunan unit 5 dan 6 , Jepara cukup untuk unit 1, 2, 3, dan 4 saja.

Disisi lain dampak yang ditimbulkan akibat pengangkutan limbah maupun saat pembangunan dimana truck-truck tronton puluhan ton yang tiap hari melewati jalan kelas propinsi ini mengakibatkan kerusakan jalan disana –sini , khususnya terkait dampak armada pengangkutan  limbah  PLTU yang konon sebagai salah satu penyebab  jalan banyak mengalami kerusakan , apalagi bila nanti ditambah dua unit lagi maka beban jalan akan terbebani semakin berat sementara kondisi jalan masih sebagai jalan propinsi harapan untuk menjadi jalan tingkat nasional belum ter-realisasikan.

Tyas G dari LSM Bina Bangsa Jepara beserta teman-teman aktivis lainnya saat ini sedang mengkaji permasalahan lingkungan, social dan ekonomi masyarakat sekitar, sejauh mana keuntungan Jepara terhadap dampak positif dan negative adanya PLTU ini, beberapa kajian lapang nantinya akan dijadikan bahan workshop bila memang ditemukan dampak negative selanjutnya akan disampaikan ke kementerian lingkungan hidup dan juga Lembaga lain seperti Walhi maupun Greenpeace , agar pemerintah mencari solusi terbaik nantinya. Tyas.G juga menyoroti terkait dengan kondisi Jalan yang mestinya jalan dari Lokasi PLTU sudah dilakukan peningkatan jalan menjadi Jalan Nasional , selain itu terkait dengan temuan terhadap cemaran lahan sekitar PLTU .

LSM Bina Bangsa bersama IPPHTI, Yayasan Tani Merdeka , JI3C dan… selama ini melakukan Risert Lapang lahan petani, dan kajian dampak lingkungan kawasan sekitar PLTU  cemaran lahan  salah satunya lahan ada lahan yang selama 4 tahun terakir ini tidak bisa ditanami dengan tanaman apapaun ini masih dalam proses penelitian, hal lain terkait serbuk halus batubara yang terbawa angin hinga walau oleh pihak PLTU menyangkal  tidak ada dampak lingkungan namun jika data-data menyatakan positif maka pihak PLTU harus ikut mencari solusi terhadap dampak yang ditimbulkan. 

Sementara itu Aris Susanto dari JI3C,  dalam wawancara terpisah menyampaikan perlunya adanya forum atau sentral komunikasi lintas lembaga, sehingga hal-hal yang mungkin butuh informasi bisa termudahkan sebagaimana selama ini dana CSR yang jumlahnya Milyaran Rupaih per Tahun tidak ada yang mengetahui kemana saja pos-pos pendistribusiannya, tidak ada transparansi jangan-jangan mengalir ke beberapa Orang tertentu Imbuhnya. (TEAM REDAKSI).