JEPARA - suaraonlineterkini.com - Menanggapi petisi yang dilayangkan oleh gabungan LSM dan Ormas Jepara beberapa hari yang lalu, Wakil Bupati Jepara saat dikonfirmasi, Senin (21/9), mengatakan apa yang dilakukan oleh mereka itu boleh-boleh saja. Akan tetapi dalam memeperjuangkan aspirasi masyarakat harusnya mereka lebih selektif, jauh akan lebih baik jika mereka memperjuangkan masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu. "Mereka memperjuangkan para pengusaha karaoke sudah menikmati hasil, mereka udah punya rumah dan mobil, padahal masyarakat kita masih banyak yang tidak mampu", terangnya.
Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mengambil kebijakan terkait pembongkaran tersebut sudah memperhitungkan banyak hal, termasuk dampak negatif dan positif. Tanah yang berada dikawasan itu merupakan milik Pemerintah Kabupaten Jepara, dan akan digunakan sebagai tempat wisata kuliner sehingga masyarakat Jepara dapat meningkatkan kesejahteraannya. "Kita akan tetap membongkar bangunan tersebut, rencananya hari ini (21/9) tetapi belum jadi, yang dapat manfaat disitu kan hanya mucikarinya", katanya.
Seharusnya LSM dan Ormas yang berada di Jepara ini bisa bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Jangan karena dikasih mabuk gratis, lalu mereka memperjuangkannya", kata Subroto.
Terkait adanya isu mengenai rencana pembangunan pabrik baja dikawasan pungkruk, Wakil Bupati Jepara membatah adanya hal itu. "Apa yang dikatakan oleh Ibnu Santoso dan Heri, itu tidak benar", terangnya.
Terpisah, saat dikonfirmasi mengenai hal itu Ibnu Santoso selaku Koordinator Forum Lintas Lembaga dan Ormas Jepara (FL2O) mengatakan, apa yang mereka lakukan saat ini merupakan upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat yang ditindas oleh Pemkab karena kebijakan Pemkab yang arogan. Dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, mereka tidak pernah mengambil keuntungan maupun mengarapkan imbalan sama sekali. "Apa yang dikatakan oleh Subroto (Wakil Bupati Jepara) itu tidak benar, kita melawan karena mereka dirugikan karena kebijakan Pemkab yang arogan", ungkapnya.
Apa yang dilakukan oleh Pemkab saat ini, lanjut Ibnu, tidak mencerminkan kebijakan yang santun dalam menjalankan pemerintahan, terutama terhadap para pelaku usaha mikro dan kecil. "Disemua tempat bisa saja terjadi transaksi prostitusi, mabuk-mabukan, kenapa hanya pungkruk yang dibongkar, padahal hotel, kantor bahkan ditempat-tempat ibadah bisa terjadi hal seperti itu", seru Ibnu.
[RIZ]
Posting Komentar