Wapres Budiono akhirnya menyampaikan jawabannya
terkait surat yang dikirimkan Jokowi kepadanya. Dalam suratnya itu,
Jokowi menyatakan keberatannya atas kebijakkan pemerintah pusat
berkaitan dengan mobil murah ramah lingkungan. Menurut Jokowi,
kebijakkan ini dapat memperparah kemacetan karena lonjakkan kepemilikkan
mobil pribadi di Jakarta dan daerah sekitarnya.Apa tanggapan Wapres
Budiono? Budiono menghimbau agar kepemilikkan mobil murah oleh
masyarakat jangan dihambat. Pemerintah pusat tetap akan menjalankan
kebijakkan ini, karena industri otomotif adalah salah satu tulang
punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, Budiono menjelaskan
bahwa pemerintah pusat juga akan bekerja sama dengan pemerintah DKI
mengatasi kemacetan.
Baginya, solusi atas kemacetan bukan
larangan atas kepemilikkan mobil murah, melainkan mewujudkanbeberapa
kebijakan yang harus dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta seperti
peningkatan alat transportasi publik serta penerapan Electronic Road
Pricing (ERP).
Apa yang disampaikan oleh Wapres Budiono
ini sepertinya tidak menyentuh inti persoalan yang disampaikan oleh
Jokowi. Karena bagi Jokowi yang paling utama dan harus menjadi
prioritas untuk DKI Jakarta saat ini bukanlah memperbanyak kendaraan
pribadi para penduduknya melalui kebijakkan mobil murah, melainkan
membenahi transportasi publik. Sebab tanpa mobil murah saja, mobil yang
berseliweran di jalanan Ibu Kota sudah menimbulkan persoalan kemacetan
di mana-mana.
Akan tetapi, jelas dari jawaban Budiono
ini bahwa Jokowi harus bekerja sesuai tugasnya membenahi macetnya
Jakarta, tanpa harus campur tangan dalam kebijakkan skala nasional.
Kebijakkan mobil murah adalah untuk Indonesia, bukan hanya untuk DKI
Jakarta demi menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.
Singkatnya, pemerintah pusat mau
mengatakan ke Jokowi: jangan hambat kebijakkan pemerintah pusat, urus
saja pekerjaanmu sendiri untuk benahi macetnya Jakarta. Pemerintah pusat
akan membantu sejauh kemampuan.
Namun, apes bagi Jokowi-Ahok, Jakarta
tambah macet bukan presiden-wapres yang dipersalahkan, tetapi
pemprov-nya yang akan jadi sasaran tembak.
Tetapi itulah resiko yang harus
ditanggung oleh Jokowi-Ahok. Namun, penerapan ERP dan pembenahan
transportasi umum oleh Jokowi diharapkan dapat memacu minat masyarakat
DKI Jakarta dan sekitarnya untuk lebih mencintai dan menggunakkan
transportasi publik daripada mobil pribadi yang murah meriah.
Akan tetapi, mentalitas konsumtif dan
kepemilikkan atas mobil pribadi masih dianggap sebagai sebuah gaya hidup
bagi kebanyakan masyarakat kita serta-merta langsung meragukan
optimisme tersebut. Akankah orang lebih mencintai transportasi publik
yang nyaman daripada mobil pribadi ketika mobil pribadi masih dilihat
sebagai ukuran kelas sosial tertentu?
Posting Komentar