SOT Jepara - Pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur negara yang bertrugas memberikan pelayanan terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. Dipihak lain kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan sangat dipengaruhi kesempurnaan pengabdian aparatur negara. Terkait hal inilah sikap dan perilaku setiap PNS harus senantiasa mengacu pada nilai dasar, aturan perilaku pegawai maupun etika PNS. Baik etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri, maupun sesama pegawai PNS. Dengan demikian keberadaan PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat akan benar-benar menjadi aparatur yang akuntabel, transparan dan profesional. Penegasan ini disampaikan Sekda Jepara saat memimpin langsung apel pagi di halaman Setda Jepara. ( 24/03 2014).
Ir. Sholih MM lebih jauh meminta jajaran PNS di Pemkab Jepara dapat melaksanakan dan meniplementasikan beberap etika PNS tersebut. Utamanya etika terhadap diri sendiri, yaitu bersipa jujur, terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketu;lusan. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kepoompok maupun golongan. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan dan sikap. Memiliki daya juang tinggi, memliharia kesehatan jasmanai, menjaga keutauhan dan keharminiasn rumah tangga berpenampilan sederhaan, rapi dan sopan. Melaksanakan 12 budaya malu, tidak melakukan kegiatan dikategorikan calo. Mengihindari tugas perjalanan dinas hanya berdua dengan lawan jenis.
Dari etika diiri sendiri saja sebenarnya sudah dapt untk mengikat PNS yang jujur. Disiplin dan tidak KKN karena didalamnya telah mencakup pelaksanaan 12 budaya malu. Dalam ahal initermasuk malu datang terlambat baik ada absensi maupun tidak. Secara pribadi Sekda, Ir. Sholih MM juga mengamati beberapa PNS di lingkungan sekda yang datang lebih awal maupun yang paling akhir. Dipihak lain juga terus meningkatklan pengaeasan pada Dinas/Instansi di luar lingkungan Setda dengan melakukan sidak maupun laporan absensi. Harapnnya tanpa adanya pinjer print maupun absensi seluruh PNS Pemkab Jepara dapat lebih tertib, disiplin serta melaksanakan 12 budaya malu. Apalagi saat ini telah diberikan penghargaan kepada setiap PNS berupa Tamsil (Tambahan Penghasilan) rutin setiap bulannya diluar Gaji murni PNS. Pihkanya sangat apresiasai kepada PNS yang telah aktif dalam apel dan 9 jalur disiplin PNS lainnya, kepada yang belum nantinya akan diberikan catatan dan peringatan khusus sesuai aturan yang ada. (Humas/SB).
”Ketepatan”
Sangat Diharapkan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
Menyikapi kualitas pengadaan barang dan pekerjaan pembangunan selama ini maka perlu dilakukan penyamaan persepsi bagi pengguna dan pemakai jasa. Tujuannya agar pelaksanaan pembangunan tahun 2014 ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Sebagai indikatornya adalah 5 ketepatan. Yaitu Tepat Mutu, Waktu, Manfaat, Adninistrasi dan sasaran. Terkait hal inilah Pemkab Jepara melalui Bagian Pembangunan Setda menyelenggarakan pembinaan Asosiasi Pengadaan barang/Jasa Tahun 2014 di Pendopo Kabupaten. (20/03 2014 ).
Asisten II Sekda, Edy Sujatmiko dihadapan segenap anggota asosiasi pengadaan barang dan jasa lebih jauh menyatakan bahwa untuk mencapai 5 tepat, penyedia jasa harus proaktif dengan pengguna jasa utamanya dalam pencairan dana. Dilain pihak juga harus dibarengi dengan penguasaan teknologi/iptek. Termasuk didalamnya pengusaan oleh tenaga kerja guna guna menjawab pesatnya tantangan kemajuan kedepan.
Tidak cukup penguasaan Iptek saja, tetapi dalam mpengadaan barang dan jasa ini dituntut kualitas pekerjaan mengikuti/sesuai bestek yang ada. Hal ini penting sekali untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan sesai dengan yan g diinginkan. Apalagi sekarang ada UUJK yang intinya pengawasan langsung yang dilaksanakan masyarakat. Terkait hal inilah serta mengingat banyaknya asosiasi di Jepara, pemerintah sangat berharap adanya kebersamaan/silaturahmi dan persaudaraan bila terjadi permasalahan. Yang terpenting lagi adalah Instruspeksi dan jangan buru-buru menyalahkan orang lain, Tegasnya!.
Pembinaan Asosiasi ini diikuti perwakilan Asosiasi se Kabupaten Jepara. Kepala Bagian Pembangunan Setda Jepara, Ony Sulistijawan selaku penyelenggaran menegaskan bahwa di Jepara tercatat 450 penyedia barang dan jasa yang terwadahi dalam 20 Asosiasi. Sebagaimana tujuan utama sosilisasi untuk menyamakan persepsi pengguna dan pemakai jasa dalam menyikapi kualitas pekerjaan, maka dalam kegiatan ini dihadirkan beberapa nara sumber. Diataranya Sekda, Kepala Dinas Ciptaruk, DPPKAD, Inspektorat serta LPJK Propinsi. Semenatara sebagai moderator langsung dipandu oleh Asissten II Sekda. ( Humas/SB).
Ir. Sholih MM lebih jauh meminta jajaran PNS di Pemkab Jepara dapat melaksanakan dan meniplementasikan beberap etika PNS tersebut. Utamanya etika terhadap diri sendiri, yaitu bersipa jujur, terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketu;lusan. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kepoompok maupun golongan. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan dan sikap. Memiliki daya juang tinggi, memliharia kesehatan jasmanai, menjaga keutauhan dan keharminiasn rumah tangga berpenampilan sederhaan, rapi dan sopan. Melaksanakan 12 budaya malu, tidak melakukan kegiatan dikategorikan calo. Mengihindari tugas perjalanan dinas hanya berdua dengan lawan jenis.
Dari etika diiri sendiri saja sebenarnya sudah dapt untk mengikat PNS yang jujur. Disiplin dan tidak KKN karena didalamnya telah mencakup pelaksanaan 12 budaya malu. Dalam ahal initermasuk malu datang terlambat baik ada absensi maupun tidak. Secara pribadi Sekda, Ir. Sholih MM juga mengamati beberapa PNS di lingkungan sekda yang datang lebih awal maupun yang paling akhir. Dipihak lain juga terus meningkatklan pengaeasan pada Dinas/Instansi di luar lingkungan Setda dengan melakukan sidak maupun laporan absensi. Harapnnya tanpa adanya pinjer print maupun absensi seluruh PNS Pemkab Jepara dapat lebih tertib, disiplin serta melaksanakan 12 budaya malu. Apalagi saat ini telah diberikan penghargaan kepada setiap PNS berupa Tamsil (Tambahan Penghasilan) rutin setiap bulannya diluar Gaji murni PNS. Pihkanya sangat apresiasai kepada PNS yang telah aktif dalam apel dan 9 jalur disiplin PNS lainnya, kepada yang belum nantinya akan diberikan catatan dan peringatan khusus sesuai aturan yang ada. (Humas/SB).
”Ketepatan”
Sangat Diharapkan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
Menyikapi kualitas pengadaan barang dan pekerjaan pembangunan selama ini maka perlu dilakukan penyamaan persepsi bagi pengguna dan pemakai jasa. Tujuannya agar pelaksanaan pembangunan tahun 2014 ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Sebagai indikatornya adalah 5 ketepatan. Yaitu Tepat Mutu, Waktu, Manfaat, Adninistrasi dan sasaran. Terkait hal inilah Pemkab Jepara melalui Bagian Pembangunan Setda menyelenggarakan pembinaan Asosiasi Pengadaan barang/Jasa Tahun 2014 di Pendopo Kabupaten. (20/03 2014 ).
Asisten II Sekda, Edy Sujatmiko dihadapan segenap anggota asosiasi pengadaan barang dan jasa lebih jauh menyatakan bahwa untuk mencapai 5 tepat, penyedia jasa harus proaktif dengan pengguna jasa utamanya dalam pencairan dana. Dilain pihak juga harus dibarengi dengan penguasaan teknologi/iptek. Termasuk didalamnya pengusaan oleh tenaga kerja guna guna menjawab pesatnya tantangan kemajuan kedepan.
Tidak cukup penguasaan Iptek saja, tetapi dalam mpengadaan barang dan jasa ini dituntut kualitas pekerjaan mengikuti/sesuai bestek yang ada. Hal ini penting sekali untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan sesai dengan yan g diinginkan. Apalagi sekarang ada UUJK yang intinya pengawasan langsung yang dilaksanakan masyarakat. Terkait hal inilah serta mengingat banyaknya asosiasi di Jepara, pemerintah sangat berharap adanya kebersamaan/silaturahmi dan persaudaraan bila terjadi permasalahan. Yang terpenting lagi adalah Instruspeksi dan jangan buru-buru menyalahkan orang lain, Tegasnya!.
Pembinaan Asosiasi ini diikuti perwakilan Asosiasi se Kabupaten Jepara. Kepala Bagian Pembangunan Setda Jepara, Ony Sulistijawan selaku penyelenggaran menegaskan bahwa di Jepara tercatat 450 penyedia barang dan jasa yang terwadahi dalam 20 Asosiasi. Sebagaimana tujuan utama sosilisasi untuk menyamakan persepsi pengguna dan pemakai jasa dalam menyikapi kualitas pekerjaan, maka dalam kegiatan ini dihadirkan beberapa nara sumber. Diataranya Sekda, Kepala Dinas Ciptaruk, DPPKAD, Inspektorat serta LPJK Propinsi. Semenatara sebagai moderator langsung dipandu oleh Asissten II Sekda. ( Humas/SB).
Posting Komentar