Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Jepara

JEPARA - suaraonlineterkini.com - Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan untuk pengelolaan untuk sekolah - sekolah SMA dan SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Proses tersebut sampai saat ini masih dalam tahap pendataan aset dan kepegawaian. "Pendataan sampai dengan oktober 2016, dan akan menjadi kewenangan Pemprov 100% pada 2017, dan di jepara ada 40 sekolahan", terang Khusairi selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Jepara saat dikonfirmasi, Senin (11/1). 

Sementara itu, untuk struktur organisasi dan tata kerja (SOT) nantinya akan dilakukan perubahan setelah adanya penyerahan kewenangan kepada Pemprov Jawa Tengah. "SOT nanti kita lakukan perubahan setelah itu, mungkin dibulan Desember", katanya.

Terkait program pendidikan dari Pemkab untuk masyarakat yang tidak mampu, Khusairi mengatakan untuk tahun anggaran 2016 ini, Pemkab Jepara memberikan dana bantuan sebesar 250.000/anak/tahun untuk siswa yang tidak mampu. Dengan adanya dana bantuan tersebut, diharapkan dapat meringankan kebutuhan pribadi siswa, serta untuk pemacu pendidikan siswa. "Kalau ada pihak sekolah yang berani memotong dana bantuan itu, akan kami tindak tegas, bahkan kalau perlu kita pecat mereka", tegasnya.

[RIZ]